Header
SELAMAT DATANG
di AU ULEKOT
Media Penegakan Disiplin Pegawai ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kupang
Au Ulekot (Saya Bikin Baik) ini hadir untuk membantu Pegawai ASN agar lebih dispilin dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai Pegawai ASN
Kewajiban dan Larangan
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEGAWAI ASN
Silahkan klik, untuk melihat kewajiban dan larangan bagi Pegawai ASN berdasarkan PP 94 Tahun 2021
Terdiri dari 17 kewajiban, yaitu::
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab ;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
10. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
11. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan ;
12. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
13. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan;
14. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
15. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
17. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdiri dari 14 Larangan, yaitu:
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
Jenis Pelanggaran
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI ASN
Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari:
Terdiri dari beberapa bentuk pelanggran:
1. Ketik disini....
2. Ketik disini....
3. Ketik disini....
Terdiri dari beberapa bentuk pelanggran:
1. Ketik disini....
2. Ketik disini....
3. Ketik disini....
Hukuman
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PAGAWAI ASN
Silahkan klik, untuk melihat hukuman bagi Pegawai ASN yang melanggar PP 94 Tahun 2021
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan;
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan.
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Penegakan Disiplin
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI ASN
Siapapun Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku
Klik Ketentuan PemeriksanaanKlik Download SuratKlik Simpan Dokumen
Konsultasi
KONSULTASI DISIPLIN PEGAWAI ASN
Kepada Pegawai ASN yang ingin melakukan konsultasi secara langsung, silahkan chat WA dan akan dilanjutkan dengan live video melalui tombol di bawah ini
Live Chat WALive Video Conference
